RSMD 4.1B/2007

This Endorsement is attached to and forms an integral part of this Policy.
It is hereby agreed and declared that:
a. notwithstanding anything contained in CHAPTER II – EXCLUSIONS, Item 1.2.1. of this Policy to the contrary and subject to payment of additional premium, the Insurer agrees to extend this insurance as provided in this Endorsement.
b. notwithstanding anything which may be defined in any laws or regulations to the contrary, for the purpose of this Endorsement, all terminology printed shall be deemed to mean as defined in CHAPTER III – DEFINITIONS of the Policy and in the MEMORANDUM of this Endorsement.

EXTENSIONS
This insurance is extended to cover:

Physical damage to the property and/or interest insured directly caused by one or more of the following perils:
1.1. Riots
1.2. Strikes
1.3. Locked-out Workers
1.4. Malicious Acts
1.5. Civil Commotions
1.6. Preventive Acts related to perils 1.1 up to and including 1.5.
Physical loss of the property and/or interest insured directly caused by:
1.7. Looting occurring during Riots or Civil Commotions provided that any of these perils does not develop in an uninterrupted chain of events into one or more of the excluded perils.

EXCLUSIONS
This extension does not cover all physical loss of or damage to the property and/or interest insured including loss or damage by fire directly or indirectly caused by or contributed to or arising from or in consequence of
2.1. one or more of the following perils :
Insurrection/Popular Rising, Usurped Power, Revolution, Rebellion, Military Power, Invasion, Civil War, War and Hostilities, Subversive Acts, Terrorism, Sabotage or Looting (except Looting occurring during Riots or Civil Commotions).
In any action, suit or other proceedings, where the Insurer alleges that loss or damage is directly or indirectly caused by one or more of the excluded perils under this Section, the burden of proof that such loss or damage is covered shall be on the Insured.
2.2. Total or partial cessation of works, or retarding or interruption or cessation of any process or operation.
2.3. Permanent or temporary dispossession resulting from confiscation, commandeering or requisition by any lawfully constituted authority or body, or unlawful occupation by any person.
2.4. Business interruption, or any kind of consequential loss.
DEDUCTIBLES
As per schedule.
CANCELLATION
This Endorsement may be cancelled at any time by the Insurer by giving written notice through Registered Letter, Facsimile, Telex or Telegram to the Insured at his last known address.
The Insurer is relieved from all liability under this Endorsement 3 (three) x 24 (twenty four) hours after the date of dispatch of written notice at 12.00 hours local time where the insured object is located.
As a result of this cancellation, the Insurer is obliged to return prorata premium for the unexpired period of insurance.
MEMORANDUM
For the purpose of this Endorsement, 5.1. Item 1 CHAPTER III – DEFINITIONS of this policy is deleted and replaced with the following:
Riots is an act of a group of at least 12 (twelve) persons, who in the execution of their common purpose cause public disturbance tumultuously with violence and damage to the property of others, not amounting to Civil Commotions or not appertaining to the act of Terrorism
5.2. Item 2 CHAPTER III – DEFINITIONS of this policy is deleted and replaced with the following :
Strikes is a deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than 24 persons), refusing to work as usual in an attempt to force the employer to accept their demands or to protest against any terms of employment enforced by the employer provided that such act is not appertaining to the act of Terrorism
5.3. Item 3 CHAPTER III – DEFINITIONS of this policy is deleted and replaced with the following :
Locked-out Workers is a deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than twenty-four persons), to protest against the termination or suspension of a fellow employee by the employer provided that such act is not appertaining to the act of Terrorism
5.4. Item 4 CHAPTER III – DEFINITIONS of this policy is deleted
and replaced with the following :
Malicious Acts is an act of any person(s) deliberately causing damage to the property of others driven by vengeance, hatred, anger or vandalistic, except such acts done by the employee(s) of the Insured, or any person(s) on behalf of the Insured, or by person(s) entrusted by the Insured to maintain or keep such property, or by thieves/robbers/looters provided that such act is not appertaining to the act of Terrorism
5.5. Item 6 CHAPTER III – DEFINITIONS of this policy is deleted and replaced with the following:
Civil Commotions is an act of a large number of people acting together disrupting public peace and disturbance tumultuously with violence and a chain of destruction of a large number of properties, indicated by the cessation of more than one half of the normal activity of commercial/shopping or business areas or schools or public transportation in one city for at least 24 (twenty-four) hours consecutively commencing immediately before, during
or after the event provided that such act is not appertaining to the act of Terrorism
5.6. Item 18 CHAPTER III – DEFINITIONS of this policy is deleted and replaced with the following :
Looting is the appropriation of property belonging to another by any person (excluding those employed by or under the control of the Insured), with the intention of permanently depriving that other of it.

All other terms and conditions of the Policy remain unchanged.
(This wording is a translation of the original version in Bahasa Indonesia; in the event of any dispute arising from the interpretation of any meaning herein, the terms and conditions shall be interpreted according to the original Bahasa Indonesia version).
PSAKI No. 03/SK.AAUI/2007

ENDORSEMEN HURU – (Kode : 4.1B / 2007)

Endorsemen ini melekat pada dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Polis ini.
Dengan ini disetujui dan dinyatakan :
a. bahwa menyimpang dari BAB II – PENGECUALIAN, Butir 1.2.1 Polis ini, atas dasar pembayaran premi tambahan, Penanggung menyetujui memperluas pertanggungan ini sebagaimana diatur dalam Endorsemen ini;
b. bahwa menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh sesuatu peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Endorsemen ini semua istilah diartikan sebagaimana diuraikan dalam BAB III – DEFINISI Polis ini dan dalam MEMORAMDUM Endorsemen ini.

PERLUASAN JAMINAN
Pertanggungan ini diperluas terhadap:

Kerusakan pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh salah satu atau lebih dari risiko-risiko berikut :
1.1. Kerusuhan
1.2. Pemogokan
1.3. Penghalangan Bekerja
1.4. Perbuatan Jahat
1.5. Huru-hara
1.6. Pencegahan, sehubungan dengan risiko-risiko butir 1.1. sampai dengan 1.5.
Kerugian atas harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :
1.7. Penjarahan yang terjadi selama Kerusuhan atau Huru-hara dengan syarat risiko-risiko tersebut tidak berkembang dalam rangkaian kejadian yang tidak terputus menjadi satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan.

RISIKO YANG DIKECUALIKAN
Perluasan pertanggungan ini mengecualikan segala kerugian atau kerusakan, termasuk kerugian atau kerusakan karena kebakaran pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau dikontribusi oleh atau yang timbul dari atau sebagai akibat dari:
2.1. Salah satu atau lebih dari risiko-risiko:
Pembangkitan Rakyat, Pengambilalihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan (kecuali Penjarahan yang terjadi selama Kerusuhan atau Huru-hara).
Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian atau kerusakan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya.
2.2. Penghentian seluruh atau sebagian dari pekerjaan atau perlambatan atau gangguan atau penghentian suatu proses atau kegiatan.
2.3. Kehilangan hak secara tetap atau sementara karena penyitaan, pinjam paksa atau pengambilalihan oleh pejabat yang berwenang, atau ditempati secara tidak sah atau melawan hukum oleh seseorang.
2.4. Gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial.
POTONGAN KLAIM ATAU RISIKO SENDIRI
Sebagaimana yang dicantumkan Ikhtisar Polis.
PEMBATALAN ENDORSEMEN
Endorsemen ini dapat dibatalkan setiap saat oleh Penanggung dengan pemberitahuan secara tertulis melalui Surat Tercatat, Facsimile, Telex atau Telegram kepada Tertanggung di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Endorsemen ini, 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tertulis tersebut, pukul 12.00 siang waktu setempat dimana obyek pertanggungan berada.
Karena pembatalan ini, Penanggung wajib mengembalikan premi untuk jangka waktu yang belum habis secara prorata.
MEMORANDUM
Khusus untuk keperluan Endorsemen ini :
5.1. Butir 1 pada Bab III – DEFINISI dari Polis ini dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut :
Kerusuhan adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan
suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-hara atau tidak termasuk dalam pengertian Terorisme
5.2. Butir 2 pada Bab III – DEFINISI dari Polis ini dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut :
Pemogokan adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme
5.3. Butir 3 pada Bab III – DEFINISI dari Polis ini dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut :
Penghalangan Bekerja adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme
5.4. Butir 4 pada Bab III – DEFINISI dari Polis ini dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut :
Perbuatan Jahat adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalistis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjarah sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme
5.5. Butir 6 pada Bab III – DEFINISI dari Polis ini dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut :
Huru-hara adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan
atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut sejauh peristiwa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme
5.6. Butir 18 pada Bab III – DEFINISI dari Polis ini dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut :
Penjarahan adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (tidak termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.