FORCE MAJEURE

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), force majeure adalah keadaan yang berada di luar kuasa seseorang atau kahar. Sementara itu, OJK mendefinisikan istilah ini sebagai keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia, sehingga kerugian gak bisa dihindari. Contohnya banjir dan gempa bumi.

Hal yang sama dicatatkan dalam Pasal 1244 serta Pasal 1245 KUHPerdata. Menurut sumber hukum tersebut, Force majeure atau keadaan kahar adalah peristiwa yang membebaskan debitur atau peminjam dari segala biaya, rugi, dan bunga. 

Pada dasar hukum force majeure pertama, yaitu KUHPerdata Pasal 1224, debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga jika ia gak bisa membuktikan bahwa gak dilaksanakannya perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang gak terduga dan gak dapat ia pertanggungjawabkan kepada kreditur. 

Sementara itu, KUHPerdata Pasal 1245 menyatakan bahwa debitur gak perlu dikenakan biaya, kerugian, dan bunga jika memang gak bisa menjalankan kewajibannya (dalam kontrak) akibat keadaan yang memaksa dan terjadi secara kebetulan. 

Adapun beberapa hal yang membuat kondisi pembatalan kontrak karena force majeure terjadi di antaranya:

  • Adanya peristiwa gak terduga dan gak dapat diprediksi.
  • Halangan yang menyebabkan suatu kewajiban gak mungkin dilaksanakan.
  • Ketidakmampuan yang gak disebabkan oleh kesalahan debitur.
  • Ketidakmampuan yang gak bisa dibebankan risikonya pada debitur.
  • Debitur gak beritikad buruk.
  • Kalau terjadi force majeure, kontrak digugurkan dan dikembalikan seperti gak terjadi apa-apa.

Jenis Force Majeure

Ada dua jenis berdasarkan bentuk keadaannya, yaitu:

Force majeure absolut

Kondisi jenis ini adalah peristiwa di mana perjanjian sama sekali gak mungkin bisa dilaksanakan, akibat musnahnya barang yang dijanjikan. Oleh sebab itu, otomatis kontrak pun gak lagi berlaku.

Force majeure relatif

Sementara itu, tipe relatif adalah kondisi di mana terjadi peristiwa tertentu yang mempersulit peminjam atau debitur untuk menjalankan kontrak. Jika memang harus dilaksanakan dengan paksa, maka para debitur bakal melakukan pengorbanan sehingga kontrak gak lagi praktis buat dijalankan. Oleh sebab itu, pelaksanaan kontrak bisa ditunda sampai kondisi force majeure tersebut berakhir. 

Iklan

Bentuk Force Majeure

Ketidakmungkinan atau impossibility

Ketidakmungkinan adalah kondisi di mana kontrak udah gak memungkinkan lagi buat diselesaikan. Contohnya adalah barang yang hangus terbakar dalam kontrak perjanjian jual beli.

Ketidakpastian atau impracticability

Ketidakpastian maksudnya muncul peristiwa yang menghambat berlakunya kontrak, tapi peristiwa tersebut bukan disebabkan oleh pihak yang terkait dalam kontrak bisnis. Meskipun terhambat, kontrak perjanjian tersebut masih bisa dilaksanakan, namun harus mengorbankan biaya dan hal lainnya.

Ambillah contoh force majeure  dalam perjanjian jual beli. Seorang importir ingin mengirimkan barang ke daerah yang sedang kerusuhan. Untuk mengirimnya, jalur pengiriman harus berputar sehingga ongkos kirimnya bisa dua kali lipat. Maka inilah yang disebut dengan impracticability.

Frustasi

Jenis ini terjadi ketika alasan dalam sebuah kontrak bisnis gak lagi relevan karena force majeure. Meskipun sebenarnya kesepakatan dalam kontrak masih mungkin dilaksanakan.

Contoh kasusnya adalah jika kamu menyewa kantor di daerah A untuk menghindari prediksi kerusuhan di daerah B. Namun, pemerintah menentukan kebijakan tertentu sehingga kerusuhan tersebut gak terjadi. 

Force majeure dalam asuransi

Dalam dunia asuransi, force majeure adalah salah satu alasan pengecualian klaim yang masuk ke dalam dokumen polis asuransi. Klausul ini bisa membatalkan pertanggungan pihak asuransi kepada nasabah. 

Sebagai contoh, asuransi mobil memiliki klausul yang mengecualikan bencana force majeure seperti banjir dan gempa bumi dalam pertanggungan klaim. Jadi, kamu gak bisa mengklaim ganti rugi ke asuransi kalau mobil terendam banjir. 

Namun, kamu tetap dapat mendapatkan pertanggungan terhadap banjir dengan membeli polis asuransi tambahan.