SYARAT DAN KETENTUAN STANDAR SURETY BOND INDONESIA UNTUK PENGADAAN BARANG DAN JASA KONSTRUKSI (CONSTRUCTION AND SUPPLY CONTRACT BOND)

Iklan

Bahwa Terjamin/ Principal telah mengajukan suatu permohonan tertulis yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini, Penjamin/ Surety akan membayar kepada Penerima Jaminan/ Obligee apabila Terjamin/ Principal wanprestasi atas pelaksanaan Kontrak yang dijamin, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuatkan endorsemen pada ketentuan ini.

B A B I

D E F I N I S I

Pasal 1

Untuk keperluan Jaminan ini semua istilah di bawah ini diartikan sebagaimana berikut ini:

  1. Surety Bond atau Jaminan adalah bukti tertulis yang diterbitkan Penjamin/ Surety untuk menjamin Terjamin/ Principal akan melaksanakan kewajiban atas suatu prestasi atau kepentingan kepada Penerima Jaminan/ Obligee sesuai kontrak antara Terjamin/ Principal dan Penerima Jaminan/ Obligee. Dalam hal terjadi wanprestasi maka Penjamin/ Surety bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran pencairan jaminan kepada Penerima Jaminan/ Obligee dan selanjutnya Penjamin/ Surety berhak melakukan tuntutan atas pembayaran pencairan jaminan kepada Terjamin/ Principal.
  2. Penjamin/ Surety adalah Perusahaan Asuransi yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Badan Pengawas Penanaman Modal – Lembaga Keuangan) untuk menerbitkan dan memberikan Jaminan kepada pihak Penerima Jaminan/ Obligee.
  3. Penerima Jaminan/ Obligee adalah Pihak yang memberikan pekerjaan kepada pihak Terjamin/ Principal dan mendapatkan manfaat dari Penjamin/ Surety sesuai kontrak dengan Terjamin/ Principal.
  4. Terjamin/ Principal adalah Pihak yang menerima pekerjaan dan berkewajiban menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak dengan Penerima Jaminan/ Obligee. 5. Kontrak adalah kesepakatan tertulis yang telah disetujui para pihak untuk mengatur hak dan kewajiban antara Terjamin/ Principal dan Penerima Jaminan/ Obligee yang menjadi dasar penerbitan Jaminan.
  5. Imbal Jasa adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Penjamin / Surety dan disetujui oleh Terjamin / Principal untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian dalam rangka penerbitan Surety Bond.
  6. Wanprestasi adalah tidak terlaksananya kewajiban Terjamin/ Principal kepada Penerima Jaminan/ Obligee sebagaimana yang diatur dalam kontrak.
  7. Unconditional adalah penjamin akan membayar kepada penerima jaminan dengan melepaskan hak istimewa sebagaimana diatur dalam pasal 1831 dan 1832 KUHPER apabila Terjamin/ Principal dinyatakan wanprestasi sesuai kontrak.

B A B II

J A M I N A N

Pasal 2

Jaminan Penawaran Penjamin/ Surety akan membayar setinggi-tingginya sesuai dengan yang tertera dalam sertifikat jaminan kepada Penerima Jaminan/ Obligee apabila Terjamin/ Principal:

1.1. Mengundurkan diri setelah dinyatakan sebagai pemenang Tender/Lelang atau tidak melaksanakan kewajibannya setelah dinyatakan sebagai pemenang Tender/Lelang atau tidak bersedia menandatangani kontrak.

1.2. Tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pasal 3

Jaminan Sanggahan Banding Penjamin/ Surety akan membayar setinggi-tingginya sesuai dengan yang tertera dalam sertifikat jaminan kepada Penerima Jaminan/ Obligee apabila sanggahan Terjamin/ Principal tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Iklan

Pasal 4

Jaminan Pelaksanaan

Penjamin/ Surety akan membayar setinggi-tingginya sesuai dengan yang tertera dalam sertifikat jaminan kepada Penerima Jaminan/ Obligee apabila Terjamin/ Principal dinyatakan Wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya menyelesaikan pekerjaan kepada Penerima Jaminan/ Obligee sesuai dengan Kontrak antara Penerima Jaminan/ Obligee dengan Terjamin/ Principal.

Pasal 5

Jaminan Uang Muka

Penjamin/ Surety akan membayar kepada Penerima Jaminan/ Obligee apabila Terjamin/ Principal dinyatakan Wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya mengembalikan sisa Uang Muka yang telah diberikan Penerima Jaminan/ Obligee kepada Terjamin/ Principal sesuai dengan kontrak antara Penerima Jaminan/ Obligee dengan Terjamin/ Principal.

Pasal 6

Jaminan Pemeliharaan

Penjamin/ Surety akan membayar sejumlah biaya yang telah dikeluarkan oleh Penerima Jaminan/Obligee setinggi-tingginya sesuai dengan yang tertera dalam sertifikat jaminan kepada Penerima Jaminan/ Obligee apabila Terjamin/ Principal dinyatakan Wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan atas pekerjaan yang telah diselesaikan Terjamin/ Principal sesuai dengan Kontrak antara Penerima Jaminan/ Obligee dengan Terjamin/ Principal.

PET INSURANCE

B A B I I I

P E N G E C U A L I A N

Pasal 7

Jaminan ini tidak berlaku apabila :

  1. Kontrak antara Penerima Jaminan/ Obligee dengan Terjamin/ Principal tidak sah menurut undang-undang.
  2. Pihak Penerima Jaminan/ Obligee melakukan wanprestasi terhadap kontrak sehingga Terjamin/Principal tidak bisa memulai atau melanjutkan pekerjaannya (Asas Exceptio Non Adiplenti Contractus).
  3. Terdapat perubahan pada kontrak yang tidak disetujui secara tertulis jaminannya oleh Penjamin/ Surety.
  4. Wanprestasi terjadi di luar jangka waktu jaminan.

B A B IV

S Y A R A T- S Y A R A T U M U M

Pasal 8

Sifat Sertifikat

  1. Jaminan ini bersifat unconditional.
  2. Jaminan yang sudah diterima oleh Penerima Jaminan / Obligee tidak dapat dibatalkan oleh Terjamin / Principal atau Penjamin / Surety dengan dalih apapun (Irrevocable)
  3. Jaminan hanya dapat dibatalkan oleh Penerima Jaminan / Obligee.
  4. Pengembalian biaya imbal jasa atas penerbitan jaminan yang dibatalkan diperhitungkan secara prorata dan dikurangi biaya administrasi.

Pasal 9

Nilai Jaminan

1. Nilai Jaminan setinggi tingginya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kontrak antara Penerima Jaminan/ Obligee dan Terjamin/ Principal.

2. Nilai Jaminan terbatas pada kontrak, dan tidak meliputi segala akibat hutangnya termasuk namun tidak terbatas pada biaya-biaya gugatan yang diajukan terhadap Terjamin/ Principal dan/atau Penjamin/ Surety atas segala biaya yang dikeluarkan untuk mengingatkan Penjamin/ Surety atas kewajibannya.

3. Jaminan yang melebihi jumlah yang diwajibkan sesuai kontrak, maka Jaminan itu tidak sama sekali batal, melainkan sah, tetapi setinggi tingginya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kontrak.

Pasal 10

Wilayah dan Hukum

Jaminan ini berlaku di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.

Pasal 11

Perubahan Kontrak

  1. Jika terjadi perubahan atas kontrak, Penerima Jaminan/ Obligee wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Penjamin/ Surety.
  2. Dalam hal perubahan Kontrak sesuai ayat (1) di atas, Penjamin/ Surety berhak menetapkan :
    2.1. Jaminan diteruskan dengan atau tanpa penggantian jaminan.
    2.2. Jaminan dihentikan.
  3. Apabila terjadi perubahan atas kontrak dan baru diketahui pada saat pencairan jaminan maka Penjamin/ Surety tidak wajib membayar pencairan Jaminan.

Pasal 12

Pemeriksaan

  1. Penjamin/ Surety berhak melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan Kontrak yang dijamin setiap waktu selama masa Jaminan.
  2. Jika Penerima Jaminan/ Obligee menghalangi pemeriksaan sebagaimana diatur dalam ayat 1 diatas, Penjamin/ Surety tidak wajib membayar pencairan jaminan.

Pasal 13

Kewajiban Penerima Jaminan/ Obligee Dalam Hal Terjadi Wanprestasi

  1. Penerima Jaminan/ Obligee sesudah mengetahui atau pada waktu Penerima Jaminan/ Obligee dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya Wanprestasi atas Kontrak yang dijamin dalam Jaminan ini, berkewajiban memberitahukan kepada Penjamin/ Surety selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak adanya Wanprestasi. Pemberitahuan dimaksud dilakukan secara tertulis kepada Penjamin/ Surety, kecuali ditentukan lain dalam Sertifikat Jaminan.
  2. Setiap pengajuan pencairan jaminan kepada Penjamin/ Surety berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya jangka waktu Jaminan.
  3. Penerima Jaminan/ Obligee wajib mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta pada saat mengajukan permohonan pencairan jaminan sebagaimana disepakati diawal kontrak dan perubahannya sampai dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta diajukannya pencairan jaminan
  4. Jika Penerima Jaminan/ Obligee tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1,2 dan 3) diatas, Penjamin/ Surety tidak wajib membayar pencairan jaminan.

Iklan

Pasal 14

Dokumen Pendukung Pencairan Jaminan

Jika terjadi Wanprestasi Penerima Jaminan/ Obligee wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut:

1. Pencairan Jaminan Penawaran:

a. Surat pengajuan Pencairan Jaminan dari Penerima Jaminan/ Obligee

b. Bukti Penunjukan Pemenang

c. Bukti Pengunduran Diri

d. Asli / copy Jaminan Penawaran

2. Pencairan Jaminan Sanggahan Banding

3. Pencairan Jaminan Pelaksanaan :

a. Surat Pengajuan Pencairan Jaminan dari Penerima Jaminan/ Obligee

b. Bukti Pemutusan Hubungan Kerja / PHK

c. Bukti Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Terakhir dan atau dokumen pengganti sesuai kontrak

d. Surat Peringatan bila hal ini diatur dalam kontrak

e. Asli / copy Jaminan Pelaksanaan

4. Pencairan Jaminan Uang Muka :

a. Bukti pembayaran uang muka oleh Pemberi Jaminan/Obligee kepada Terjamin/Prinsipal

b. Surat Pengajuan Pencairan Jaminan dari Obligee

c. Bukti Pemutusan Hubungan Kerja / PHK

d. Bukti Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Terakhir dan Perhitungan Sisa Uang Muka, sekurang-kurangnya ditandatangani oleh Konsultan Independen yang telah ditunjuk sejak ditandatanganinya kontrak

e. Surat Peringatan bila hal ini diatur dalam kontrak

f. Asli / copy Jaminan Uang Muka

5. Pencairan Jaminan Pemeliharaan :

a. Surat Pengajuan Pencairan Jaminan dari Obligee

b. Bukti Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pemeliharaan sesuai kontrak.

c. Asli Bukti biaya pengeluaran untuk perbaikan

d. Asli / copy Jaminan Pemeliharaan.

Pasal 15

Pembayaran Pencairan Jaminan

Penjamin/ Surety akan melakukan pembayaran pencairan Jaminan dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. Tidak dalam keadaan bersengketa antara Principal dan Obligee yang telah didaftarkan pada Lembaga Alternatif Penyelesesaian Sengketa atau Pengadilan Negeri.
  2. wanprestasi terjadi dalam jangka waktu jaminan
  3. Pembayaran Pencairan Jaminan Penawaran adalah setinggi-tingginya sesuai dengan yang tertera dalam Sertifikat jaminan.
  4. Pembayaran Pencairan Jaminan Sanggahan Banding setinggi-tingginya sesuai dengan yang tertera dalam Sertifikat Jaminan
  5. Pembayaran Pencairan Jaminan Pelaksanaan adalah setinggi-tingginya sesuai dengan yang tertera dalam Sertifikat jaminan.
  6. Pembayaran Pencairan Jaminan Uang Muka adalah Sejumlah nilai sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Terjamin/Principal berdasarkan kontrak sesuai yang tertera dalam Sertifikat Jaminan.
  7. Pembayaran Pencairan Jaminan Pemeliharaan adalah setinggi-tingginya sesuai dengan yang tertera dalam Sertifikat jaminan.
  8. Menyimpang dari ketentuan dalam ayat 3 sampai 7, dalam hal nilai jaminan melebihi jumlah yang diwajibkan sesuai kontrak, maka pembayaran pencairan jaminan setinggi tingginya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kontrak
  9. Setiap pencairan jaminan dilakukan melalui pemindahbukuan ke rekening atas nama Penerima Jaminan/ Obligee atau sesuai ketentuan yang berlaku, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen pendukung pencairan jaminan diterima lengkap sesuai Pasal 14.

Pasal 16

Subrogasi

Setelah penjamin melaksanakan pembayaran pencairan jaminan, maka Penjamin/ Surety menggantikan Penerima Jaminan/ Obligee terhadap Terjamin/ Principal, berdasarkan hak Subrogasi. Hak Subrogasi termaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari Penerima Jaminan/ Obligee.

Pasal 17

Mata Uang

Dalam hal biaya imbal jasa dan atau pencairan jaminan ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran

Pasal 18

Berakhirnya Jaminan

1. Jaminan berakhir dengan sendirinya sesudah berakhirnya jangka waktu Jaminan sesuai dengan yang tertera dalam Sertifikat Jaminan.

2. Adanya pembatalan Kontrak oleh :

a. Penerima Jaminan/ Obligee

b. Kedua belah pihak yang diputuskan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Pengadilan Negeri

3. Kontrak telah selesai dilaksanakan dan berita acara serah terima telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Iklan

Pasal 19

KLAUSUL PERSELISIHAN

  1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penjamin/ Surety dan Penerima Jaminan/ Obligee sebagai akibat dari penafsiran atas ketentuan atau nilai pencairan dari Jaminan ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penjamin/ Surety yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Penerima Jaminan/ Obligee menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
  2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penjamin/ Surety dan Penerima Jaminan/ Obligee. Selanjutnya Penerima Jaminan/ Obligee dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.
  3. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penjamin/ Surety dan Penerima Jaminan/ Obligee. Selanjutnya Penerima Jaminan/ Obligee dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini, sesaat setelah sertifikat jaminan diterima oleh Penerima Jaminan/ Obligee dengan cara memberi tanda (x) pada kotak yang tersedia.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Penerima Jaminan/ Obligee dan Penjamin/ Surety akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Penerima Jaminan/ Obligee dan Penjamin/ Surety akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

Pasal 20

Penutup

  1. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
  2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Jaminan ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Lampiran SK No. 33/SK.AAUI/2016

COMMUNICABLE DISEASE ENDORSEMENT (For use on property policies)

Iklan

  1. This policy, subject to all applicable terms, conditions and exclusions, covers losses attributable to direct physical loss or physical damage occurring during the period of insurance. Consequently and notwithstanding any other provision of this policy to the contrary, this policy does not insure any loss, damage, claim, cost, expense or other sum, directly or indirectly arising out of, attributable to, or occurring concurrently or in any sequence with a Communicable Disease or the fear or threat (whether actual or perceived) of a Communicable Disease.
  2. For the purposes of this endorsement, loss, damage, claim, cost, expense or other sum, includes, but is not limited to, any cost to clean-up, detoxify, remove, monitor or test:

2.1. for a Communicable Disease, or

2.2. any property insured hereunder that is affected by such Communicable Disease.

  1. As used herein, a Communicable Disease means any disease which can be transmitted by means of any substance or agent from any organism to another organism where:

3.1. the substance or agent includes, but is not limited to, a virus, bacterium, parasite or other organism or any variation thereof, whether deemed living or not, and

3.2. the method of transmission, whether direct or indirect, includes but is not limited to, airborne transmission, bodily fluid transmission, transmission from or to any surface or object, solid, liquid or gas or between organisms, and

3.3. the disease, substance or agent can cause or threaten damage to human health or human welfare or can cause or threaten damage to, deterioration of, loss of value of, marketability of or loss of use of property insured hereunder.

  1. This endorsement applies to all coverage extensions, additional coverages, exceptions to any exclusion and other coverage grant(s).

All other terms, conditions and exclusions of the policy remain the same.

LMA5393

25 March 2020

Iklan

1. Kebijakan ini, tunduk pada semua syarat, ketentuan, dan pengecualian yang berlaku, mencakup kerugian yang disebabkan oleh kerugian fisik langsung atau kerusakan fisik yang terjadi selama periode asuransi. Akibatnya dan terlepas dari ketentuan lain dari kebijakan ini sebaliknya, kebijakan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, klaim, biaya, biaya atau jumlah lainnya, secara langsung atau tidak langsung yang timbul dari, yang disebabkan oleh, yang disebabkan oleh, atau terjadi secara bersamaan atau dalam urutan apa pun dengan Penyakit Menular atau ketakutan atau ancaman (baik aktual atau yang dirasakan) dari Penyakit Menular.

2. Untuk tujuan pengesahan ini, kehilangan, kerusakan, klaim, biaya, biaya, biaya atau jumlah lainnya, termasuk, namun tidak terbatas pada, biaya apa pun untuk membersihkan, mendetoksifikasi, menghapus, memantau atau menguji:

2.1. untuk Penyakit Menular, atau

2.2. setiap properti yang diasuransikan di bawah ini yang dipengaruhi oleh Penyakit Menular tersebut.

3. Seperti yang digunakan di sini, Penyakit Menular berarti penyakit apa pun yang dapat ditularkan melalui zat atau agen apa pun dari organisme apa pun ke organisme lain di mana:

3.1. zat atau agen termasuk, tetapi tidak terbatas pada, virus, bakteri, parasit atau organisme lain atau variasi daripadanya, apakah dianggap hidup atau tidak, dan

3.2. metode transmisi, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk tetapi tidak terbatas pada, transmisi udara, transmisi cairan tubuh, transmisi dari atau ke permukaan atau objek, padat, cair atau gas atau antara organisme, dan

3.3. penyakit, zat atau agen dapat menyebabkan atau mengancam kerusakan pada kesehatan manusia atau kesejahteraan manusia atau dapat menyebabkan atau mengancam kerusakan, kerusakan, kehilangan nilai, daya jual atau hilangnya penggunaan properti yang diasuransikan di bawah ini.

4. Dukungan ini berlaku untuk semua ekstensi cakupan, cakupan tambahan, pengecualian untuk pengecualian apa pun dan hibah cakupan lainnya.

Semua syarat, ketentuan, dan pengecualian kebijakan lainnya tetap sama.

Iklan

ADDITIONAL ATTACHMENT AND MODIFICATION EXCLUSION CLAUSE

It is hereby agreed and approved that the Insurer may not guarantee additional attachment attached to the vehicle. Nevertheless, if it has the insured loss, such compensation given is limited on the market price of vehicle in standard condition of manufacturer (without additional attachment/modification) or the sum insured, whichever is smaller.

Iklan

KLAUSUL PENGECUALIAN PERLENGKAPAN TAMBAHAN DAN MODIFIKASI

Dengan ini disetujui dan disepakati, bahwa Penanggung tidak menjamin perlengkapan tambahan yang terlekat pada kendaraan. Sehingga dengan demikian apabila terjadi kerugian yang dijamin, pemberian ganti rugi terbatas pada harga pasar kendaraan dalam keadaan standar pabrik (tanpa perlengkapan tambahan / modifikasi) atau harga pertanggungan , mana yang lebih kecil.

Iklan

APA SAJA YANG TIDAK BISA DI-COVER ASURANSI MOTOR?

Beberapa hal penting lain yang perlu Anda perhatikan saat membeli asuransi untuk motor untuk menghindari kesalahpahaman, berikut ini kerugian, kerusakan, dan biaya yang tidak bisa dijamin ketika kamu klaim asuransi motor :

  • Tidak menjamin kerugian karena kendaraan motor digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, mendorong atau menarik kendaraan lain, maupun perlombaan.
  • Tidak menjamin kerusakan motor akibat dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki SIM atau orang yang berada di bawah pengaruh alkohol.
  • Tidak menjamin kerugian karena motor dikemudikan secara paksa walau motor dalam kondisi rusak atau karena memasuki jalan tertutup, terlarang, dan tidak diperuntukkan untuk motor.
  • Kerugian akibat penggelapan, penipuan, hipnotis, dan sejenisnya.
  • Pencurian atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh keluarga, karyawan, orang suruhan, atau orang yang berada di bawah pengawasan tertanggung.
  • Tidak menanggung kerugian pada perlengkapan tambahan yang tidak dijelaskan dalam polis, kunci, atau bagian motor yang rusak karena pemakaian.

Sebelum menyetujui polis asuransi, pastikan kamu sudah memahami seluruh manfaat, biaya, dan produk yang kamu pilih.

Iklan

Iklan

KREDIT MULTIGUNA MOBIL

Syarat & Ketentuan

1. Dokumen yang harus disiapkan oleh nasabah individu untuk mengajukan kredit adalah KTP, Bukti Kepemilikan Rumah, rekening listrik satu bulan terakhir, PBB 1 tahun terakhir, Slip Gaji satu bulan terakhir, rekening buku tabungan, SIUP / SKU (bagi Wiraswasta).

2. Dokumen yang harus disiapkan oleh customer corporate adalah KTP Pengurus, Akta Pendirian, Akta perubahan, SIUP, TDP, NPWP, Rekening koran 3 bulan terakhir.

3. Pada program ini, setiap nasabah wajib menjalani surveilans yang dilakukan oleh pihak kredit.

4. Proses pengajuan kredit membutuhkan waktu 3 hari kerja.

5. Usia kendaraan maksimal 13 tahun untuk pengajuan ke Sinarmas Hana Finance dan maksimal 15 tahun untuk pengajuan ke Clipan Finance.

6. Masa tenor kredit maksimal 48 bulan.

Iklan

asuransi kesehatan karyawan

Iklan

STANDAR PRAKTIK DAN KODE ETIK AGEN ASURANSI UMUM INDONESIA

Iklan

asuransi kesehatan karyawan

Iklan

PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARIAH

Iklan

KLAUSULA OBJEK ASURANSI SYARIAH

Dengan ini ditetapkan bahwa objek Asuransi yang diikutsertakan dalam Asuransi yang diberikan di dalam polis ini, pada saat terjadinya klaim/kerugian yang dilindungi sesuai ketentuan di dalam polis harus memenuhi ketentuan di bawah ini :

  1. Bukan merupakan barang yang masuk ke dalam kategori barang-barang yang diharamkan syariah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau
  2. Tidak dipergunakan untuk menyimpan atau memproses/memproduksi /berkontribusi untuk menghasilkan barang-barang yang dilarang syariah atau peraturan.

Iklan
machinery breakdown

SPAREPART REPLACEMENT CLAUSE

It is hereby noted and agreed that if in this policy of coverage, it has partial loss claim in which it requires sparepart replacement, meanwhile such sparepart may not be obtained or purchased in a local market, then the Insured should find such sparepart by himself and the Insurer only reimburses the actual price of such sparepart added with proper installation cost without being charged with other costs.

Iklan

KLAUSUL PENGGANTIAN SUKU CADANG

Dengan ini dicatat dan disetujui jika dalam polis pertanggungan ini terjadi Klaim sebagian (Partial Loss) yang mana memerlukan penggantian suku cadang sedangkan suku cadang tersebut tidak didapatkan atau dibeli di pasaran lokal, maka Tertanggung wajib mencari sendiri suku cadang yang dimaksud dan pihak Penanggung hanya mengganti harga sebenarnya suku cadang tersebut ditambah biaya pemasangan yang layak tanpa dibebani biaya-biaya lainnya.