SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION

Begini isinya :

“No (re)insurer shall be deemed to provide cover and no (re)insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that (re)insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America.”
JC2010/014

Sebagai praktisi asuransi, saya sering menyebut “Sanction Limitation and Exclusion” (Kode JC2010/014) ini sebagai “Klausul Kepatuhan Sanksi Internasional”.

Anda mungkin bertanya-tanya: “Ini kan cuma asuransi mobil biasa, kenapa bawa-bawa PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), Uni Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat?”

Pertanyaan yang sangat wajar! Klausul ini memang terdengar sangat politis dan berskala global. Berikut adalah penjelasan sederhana mengapa klausul ini ada dan bagaimana cara kerjanya.

Intisari Klausul (Bagaimana Cara Kerjanya?)

Industri asuransi adalah industri global. Perusahaan asuransi lokal tempat Anda membeli polis mobil biasanya membeli “asuransi lagi” ke perusahaan reasuransi raksasa di luar negeri (seperti di London, Swiss, atau Amerika) untuk melindungi keuangan mereka.

Perusahaan-perusahaan global ini tunduk pada hukum internasional yang sangat ketat. Inti dari klausul ini adalah:

1. Larangan Pendanaan Kriminal/Teroris: Pihak asuransi (dan reasuransi) dilarang keras membayar klaim atau memberikan uang kepada individu, perusahaan, atau negara yang sedang dijatuhi sanksi ekonomi oleh PBB, Uni Eropa, Inggris, atau Amerika Serikat.
2. Klaim Otomatis Batal: Jika asuransi membayarkan klaim kepada pihak yang terkena sanksi, perusahaan asuransi tersebut bisa dituduh mendanai terorisme atau melanggar embargo internasional. Akibatnya, izin perusahaan asuransi itu bisa dicabut dan rekening globalnya dibekukan. Oleh karena itu, melalui klausul ini, asuransi berhak menolak pembayaran klaim demi hukum.

Siapa yang terkena sanksi ini? Biasanya adalah gembong narkoba internasional, buronan teroris, atau pejabat/konglomerat dari negara-negara yang sedang diembargo atau berkonflik berat secara geopolitik (misalnya: Korea Utara, atau oligarki tertentu yang masuk daftar hitam global).

Contoh Simulasi Klaim pada Asuransi Mobil

Untuk warga negara biasa, klausul ini sama sekali tidak ada efeknya dan sangat aman. Namun, mari kita lihat skenario di mana klausul ini aktif:

Skenario: Pemilik Kendaraan Masuk Daftar Hitam (Klaim DITOLAK)

• Kejadian: Sebuah perusahaan fiktif di Indonesia membeli armada mobil mewah dan mengasuransikannya. Suatu hari, 3 mobil mewah tersebut hilang dicuri. Perusahaan mengajukan klaim sebesar Rp 5 Miliar.
• Proses Investigasi: Saat asuransi memproses klaim dan mengecek rekening bank tujuan pembayaran, sistem perbankan dan asuransi mendeteksi bahwa pemilik sebenarnya (beneficial owner) dari perusahaan tersebut adalah seorang buronan internasional yang masuk dalam daftar sanksi ekonomi (Sanction List) dari Departemen Keuangan Amerika Serikat (OFAC) karena kasus pendanaan ilegal.
• Keputusan Asuransi: Meskipun mobilnya benar-benar hilang dicuri dan secara teknis dijamin oleh polis, Klaim Ditolak Total. Asuransi menggunakan Sanction Limitation and Exclusion Clause untuk membatalkan pembayaran. Jika mereka nekat mentransfer Rp 5 Miliar itu, perusahaan asuransi sendirilah yang akan dihukum oleh dunia internasional.

Mengapa Ini Ada di Polis Mobil Anda?

Klausul ini adalah klausul standar global mutlak. Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan sistem perbankan internasional mewajibkan penyisipan klausul pencucian uang dan anti-terorisme ini di hampir semua kontrak keuangan, termasuk polis asuransi sekecil apa pun.

Jadi, selama Anda bukan bagian dari sindikat internasional yang sedang dicari PBB atau Interpol, Anda bisa mengabaikan klausul ini dan tidur dengan nyenyak!

Here is the English translation of the explanation!
As an insurance practitioner, I often refer to the “Sanction Limitation and Exclusion” (Code JC2010/014) as the “International Sanctions Compliance Clause.”

You might be wondering: “This is just standard car insurance, why are the United Nations, the EU, the UK, and the USA involved?”

That is a very fair question! This clause does sound highly political and global. Here is a simple explanation of why it exists and how it works.

The Core Concept (How It Works)

The insurance industry is a global network. The local insurance company where you buy your car policy usually buys “backup insurance” from giant international reinsurance companies (based in places like London, Switzerland, or the US) to protect their own finances.

These global companies are subject to incredibly strict international laws. The essence of this clause is:

1. Ban on Criminal/Terrorist Funding: Insurers (and reinsurers) are strictly prohibited from paying claims, transferring funds, or providing any benefits to individuals, companies, or countries that are currently under economic sanctions by the UN, the EU, the UK, or the USA.
2. Automatic Claim Voidance: If an insurance company pays a claim to a sanctioned party, they could be accused of funding terrorism or violating international embargoes. As a result, their operating licenses could be revoked and their global bank accounts frozen. Therefore, this clause gives the insurer the absolute legal right to reject claim payments.

Who is actually affected by these sanctions? Typically, this involves international drug lords, fugitive terrorists, or officials and oligarchs from heavily embargoed countries (for example, North Korea, or specific individuals on global blacklists).

Claim Simulation in Car Insurance

For ordinary citizens, this clause has absolutely zero effect and is nothing to worry about. However, let’s look at a scenario where this clause would actively be triggered:

Scenario: The Vehicle Owner is Blacklisted (Claim REJECTED)

• The Incident: A shell company in Indonesia purchases a fleet of luxury cars and insures them. One day, 3 of these luxury cars are stolen. The company files a claim for Rp 5 Billion (roughly $300,000).
• The Investigation Process: As the insurer processes the claim and runs background checks on the destination bank account, the global banking and insurance screening systems detect a red flag. The true owner (beneficial owner) of the shell company is an international fugitive listed on the US Treasury Department’s (OFAC) economic sanctions list for illegal financing.
• The Claim Decision: Even though the cars were genuinely stolen and technically covered under the theft section of the policy, the Claim is Completely Rejected. The insurer invokes the Sanction Limitation and Exclusion Clause to cancel the payout. If they were to transfer that Rp 5 Billion, the insurance company itself would face severe international penalties.

Why is This in Your Standard Car Policy?

This clause is an absolute global standard. Central banks, local financial authorities, and the international banking system mandate the inclusion of these anti-money laundering (AML) and anti-terrorism clauses in virtually all financial contracts, no matter how small the insurance policy is.

So, as long as you are not secretly running an international syndicate wanted by the UN or Interpol, you can completely ignore this clause and sleep soundly!