Siapa yang Mengawasi Kesyariahan? Mengenal Dewan Pengawas Syariah dalam Asuransi

Seri Asuransi Syariah, bagian 8 dari 20

Pengawasan kesesuaian syariah pada perusahaan melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS), dengan peran yang perlu dibedakan dari pengawasan OJK dan rujukan fatwa DSN-MUI. Periksa susunan serta penjelasannya pada perusahaan yang menawarkan produk.

Ilustrasi cat air meja dengan kaca pembesar di atas buku besar, pena bulu, dan lampu kecil

Tiga lapis pengawasan

  1. Dewan Pengawas Syariah (DPS) di dalam perusahaan. Ia menilai apakah produk, akad, dan pengelolaan dana sesuai prinsip syariah, serta memberi opini bila ada persoalan.
  2. Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) yang menerbitkan fatwa sebagai rujukan, antara lain pedoman umum asuransi syariah dan fatwa tentang akad tabarru’ serta wakalah bil ujrah.
  3. OJK sebagai pengawas perusahaan dari sisi izin, keuangan, dan perlindungan konsumen.

Apa saja yang dicermati DPS?

  • Akad dalam produk dan polis: tabarru’, wakalah bil ujrah, dan sejenisnya.
  • Tempat dana ditanamkan: dana tabarru’ dan dana lain diinvestasikan pada instrumen keuangan syariah.
  • Cara pembagian surplus dan penanganan defisit (qardh).
  • Materi pemasaran dan penjelasan produk kepada nasabah.

Contoh klaim ringan: pertanyaan seorang peserta

Pak Rahmat baru saja menerima ganti rugi perbaikan mobil sebesar Rp4 juta tanpa kendala. Ia lalu bertanya, “Dana yang membayar klaim saya dikelola di mana?” Perusahaan menjelaskan bahwa dana tabarru’ dikelola dan diinvestasikan pada instrumen keuangan syariah, sebagaimana tertulis di polis. Klaimnya lancar, dan keyakinan kesyariahannya bertambah karena pertanyaannya dijawab terang.

Contoh klaim berat: keberatan atas pembagian dana

Bu Laila mengajukan klaim Rp90 juta dan disetujui. Setahun kemudian ia mendapati pembagian surplus yang ia harapkan tidak datang. Ia mengirim pertanyaan tertulis. Perusahaan menjelaskan bahwa syarat pembagian pada polisnya tidak terpenuhi karena klaimnya melebihi porsi kontribusi yang dialokasikan ke dana tabarru’. Ia merasa kurang puas, lalu meminta rincian perhitungan dan dasar ketentuannya. Bila ada pertanyaan tentang kesesuaian syariah dari ketentuan itu, hal tersebut dapat dikaji oleh DPS; bila soal penafsiran polis, jalurnya musyawarah dan seterusnya (bagian 17).

(Nama dan angka hanyalah contoh.)

Cara memeriksa label syariah sebelum membeli

  • Tanyakan apakah perusahaan memiliki DPS dan siapa saja anggotanya.
  • Mintalah penjelasan tertulis tentang akad dan alokasi kontribusi.
  • Pastikan perusahaan terdaftar dan diawasi OJK.

Lanjut baca: Asuransi Mobil Syariah: Lecet Ringan Cair, Tabrakan Berat Kadang Ditolak, Kenapa? Pengawasan sudah dipahami. Sekarang kita lihat bagaimana ia bekerja pada klaim mobil.

Ingin memastikan produk yang ditawarkan kepada Anda benar-benar sesuai prinsip? Kami bantu menyusun daftar pertanyaan yang tepat.

Artikel ini edukasi umum, bukan fatwa atau nasihat hukum. Susunan pengawasan dan ketentuan produk dapat berbeda pada tiap perusahaan. Nama dan angka pada cerita adalah ilustrasi.

Tinggalkan Balasan